Langsung ke konten utama

Kaleidoskop Balai Diklat KKB Bogor Tahun 2015

Gambar 1. Sesi Materi Pengenalan Metode Kontrasepsi Bersama Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Bogor, Ibu Bidan Ii Kusmilatipah



Gambar 2. Widyaiswara Balai Diklat KKB Bogor, Sebelah kiri Anindita Dyah Sekarpuri, S.Psi, MSR dan Sebelah kanan Angela Sri Melani Winyarti, SE, MM



Gambar 3. Para Peserta Diklat KIP/Konseling Bagi Petugas Lapangan Kab/Kota Binaan Balai Diklat KKB Bogor Tahun 2015 berpose bersama di depan Balai Diklat Bogor



Gambar 4. Serunya suasana para Peserta Diklat KIP/Konseling Bagi Petugas Lapangan Kab/Kota Binaan Balai Diklat KKB Bogor Tahun 2015 di ruang kelas

Gambar 5. Suasana Konseling menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan



Gambar 7. Kepala Balai Diklat KKB Bogor, Drs Abdullah sedang memberikan materi Kebijakan Program KKBPK Provinsi Jawa Barat




Gambar 8. Kasubbag Penyelenggaraan, WI dan Kepala Balai Diklat KKB Bogor Pada saat Penutupan Diklat


Gambar 9. Suasana Pelatihan BCC (Behaviour Change Communication) Oleh Narasumber Drs. Ariyanto Idris, MA

Gambar 10. Pelatihan Program KKBPK bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat di 7 Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Barat

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sosialisasi Pengisian SIMSDM dan E Visum Penyuluh KKBPK

Dalam rangka memperkuat implementasi Program KKBPK, diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penyediaan data dan informasi BKKBN yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Data dan informasi memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Untuk tersedianya data dan informasi akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dan peran serta pihak terkait mulai dari tingkat lini lapangan sampai penentu kebijakan baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selanjutnya dengan terjadi perubahan kebijakan terkait pengelolaan aparatur sipil negara ASN PKB/PLKB dari kabupaten dan kota menjadi ASN BKKBN.
Sekaitan dengan hal tersebut di atas, pengisian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia…

Pelatihan Diklat Penjenjangan Bagi Penyuluh KB (PKB) Terampil Ke Ahli Tahun 2018 Metode On Off

Terbitnya Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluargamembawa implikasi yang lebih luaske dalam tatanan baru penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Nasionaldalam seluruh aspeknya. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunanan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
Sebagai konsekuensi logis dari pengembangan fungsi tersebutBKKBNyang semula merupakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional berubahmenjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dan yang menjadi visi Program KB adalah menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.
Berbagai perubahan pada tingkat hulu tentu saja akan membawa pengaruh yang lebih luas kepada pelaksanaan program di tingkat hilir yakni tingkat lini lapangan, di mana Penyuluh Keluarga Berncana(PKB/PLKB) dalam hal ini memiliki peran dan …