Langsung ke konten utama

Persiapan Pelatihan Program KKBPK di Balai Diklat KKB Bogor Tahun 2016

 Pendidikan dan Pelatihan Program KKBPK Tahun 2016 telah disusun rencana penyelenggaraan dan disosialisasikan dalam Rapat Komponen (Rakom) Balai Diklat KKB Bogor.  Rakom Bulan Maret 2016 diawali dengan pemaparan dari pegawai Balai Diklat KKB Bogor yang mengikuti Diklat TOC  dan pemaparan mengenai Peraturan Kepala BKKBN Nomor 30 Tahun 2016 oleh Christiani Untari, S.Pd. 
Gambar 1. Paparan Perka BKKBN No 30 Tahun 2016
 Rakom ini juga dihadiri oleh Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Drs. Sugilar yang menyampaikan mengenai perlunya peningkatan kualitas SDM salah satunya disiplin Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan pengisian buku visum ASN dan penggunaan data (salah satunya hasil Pendataan Keluarga 2015) dalam pelaksanaan program Diklat Proram KKBPK. Diklat diharapkan menjadi kawah candradimuka yang bisa mencetak peserta diklat menjadi calon pemimpin dan pendobrak kondisi negara menjadi lebih baik.

Gambar 2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat bersama Jajaran Struktural dan Fungsional Balai Diklat KKB Bogor


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sosialisasi Pengisian SIMSDM dan E Visum Penyuluh KKBPK

Dalam rangka memperkuat implementasi Program KKBPK, diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penyediaan data dan informasi BKKBN yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Data dan informasi memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Untuk tersedianya data dan informasi akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dan peran serta pihak terkait mulai dari tingkat lini lapangan sampai penentu kebijakan baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selanjutnya dengan terjadi perubahan kebijakan terkait pengelolaan aparatur sipil negara ASN PKB/PLKB dari kabupaten dan kota menjadi ASN BKKBN.
Sekaitan dengan hal tersebut di atas, pengisian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia…

Pelatihan Diklat Penjenjangan Bagi Penyuluh KB (PKB) Terampil Ke Ahli Tahun 2018 Metode On Off

Terbitnya Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluargamembawa implikasi yang lebih luaske dalam tatanan baru penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Nasionaldalam seluruh aspeknya. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunanan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.
Sebagai konsekuensi logis dari pengembangan fungsi tersebutBKKBNyang semula merupakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional berubahmenjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dan yang menjadi visi Program KB adalah menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.
Berbagai perubahan pada tingkat hulu tentu saja akan membawa pengaruh yang lebih luas kepada pelaksanaan program di tingkat hilir yakni tingkat lini lapangan, di mana Penyuluh Keluarga Berncana(PKB/PLKB) dalam hal ini memiliki peran dan …