Rabu, 25 September 2019

Pelatihan Diklat Penjenjangan Bagi Penyuluh KB (PKB) Terampil Ke Ahli Tahun 2018 Metode On Off


Terbitnya Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan  Kependudukan dan Pembangunan Keluarga  membawa implikasi yang lebih luas  ke dalam tatanan baru penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Nasional  dalam seluruh aspeknya. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunanan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Sebagai konsekuensi logis dari pengembangan fungsi tersebut  BKKBN  yang semula merupakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional berubah  menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dan yang menjadi visi Program KB adalah menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.

 Berbagai perubahan pada tingkat hulu tentu saja akan membawa pengaruh yang lebih luas kepada pelaksanaan program di tingkat hilir yakni tingkat lini lapangan, di mana Penyuluh Keluarga Berncana  (PKB/PLKB) dalam hal ini memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Penyuluh Keluarga Berencana merupakan tenaga teknis penggerak Program dan merupakan kelompok jabatan fungsional yang dituntut dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan keluarga di lini lapangan secara profesional.

Berkaitan dengan itu di satu sisi Penyuluh Keluarga Berencana diperlukan sebagai agen pembaharu, namun pada sisi lain untuk menyosialisasikan hal tersebut para Penyuluh Keluarga Berencana belum dibekali berbagai pengetahuan baru tentang perubahan tersebut.  Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya itu, maka Penyuluh Keluarga Berencana  perlu mendapatkan pengetahuan, pemahaman, keahlian, dan keterampilan baru untuk memenuhi standar kompetensi yang sesuai dengan jenjang kepangkatan dan dinamika tantangan tugas di lapangan. Kompetensi,  keahlian, dan keterampilan tersebut diperoleh melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang bisa terukur dan bisa dipertanggungjawabkan keberhasilannya.

  
Selain itu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/60/M.PAN/G/2005 Tentang Perubahan Atas Ketentuan Lampiran l dan atau Lampiran ll Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya yang berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2005. Dalam lampiran l  Huruf D tercantum Perpindahan Jabatan dari tingkat terampil ke tingkat ahli dipersyaratkan antara lain Telah lulus Diklat Fungsional Penjenjangan PKB Terampil Ke Ahli. Perpindahan jabatan fungsional PKB dari jenjang jabatan terampil ke jenjang ahli, memerlukan seperangkat kompetensi sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan Diklat Fungsional Penjenjangan Bagi Penyuluh KB Ahli. Atas dasar pemikiran tersebut pada tahun 2018 ini perlu  diselenggarakan Diklat  Fungsional Penjenjangan Bagi PKB terampil untuk menjadi PKB Ahli dan agar memenuhi berbagai kepentingan dan harapan seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders). Sebelum dilaksanakan Diklat tersebut, dirasa perlu menyusun Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Bagi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Ahli di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1. Para Peserta Pelatihan Penjenjangan PKB Terampil ke Ahli Tahun 2018 BD KKB Bogor bersama para Widyaiswara


Pelaksanaan Diklat Penjenjangan bagi PKB Terampil ke Ahli di Balai Diklat KKB Bogor dilaksanakan dengan metode on off yang disesuaikan dengan kearifan lokal karena adanya tuntutan penerapan program KKBPK terkini.  Peserta Diklat Fungsional Tingkat Ahli  adalah Penyuluh KB terampil  yang telah memenuhi persyaratan perpindahan jabatan dari penyuluh KB terampil ke jejang jabatan Penyuluh KB Ahli. Peserta Pelatihan ini adalah PKB Golongan III /d  dan telah memiliki ijazah Sarjana yang telah disahkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).  Pelaksanaan pelatihan pada tanggal 29 Oktober - 9 November 2018 On I, Off tanggal 10 November - 5 Desember 2018 dan On II pada tanggal 6-7 Desember 2018.

Gambar 2. Hasil Laporan Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Penjenjangan

Gambar 3. Peserta PKB Kota Bogor menyajikan kreasi Kantong Wasiat BKB HI 13 pertemuan hasil kreativitas Kader

Gambar 4. Peserta seusai paparan proyek perubahan bersama Coach Anindita Dyah Sekarpuri, S.Psi, MSR


Para PKB pada On I selain mendapatkan materi terkait peningkatan kompetensi, peserta merancang proyek perubahan yang diaktualisasikan pada saat off dan menyajikan laporan hasil pada saat on II.  Pelaksanaan metode ini dirasakan peserta membantu pelaksanaan program di lapangan dan juga membawa variasi pelaksanaan diklat yang positif.    


Kamis, 23 November 2017

Referat BKKBN Provinsi Jawa Barat

Sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM BKKBN Provinsi Jawa Barat, maka diadakan referat materi program KKBPK di ruang Prabu Siliwangi Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat.

Materi dapat didownload disini

Kamis, 16 November 2017

Pelatihan Pengelolaan Program KKBPK bagi Mitra Kerja Kabupaten/Kota Substansi BKB HI

Sebagai hasil tindak lanjut dari uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk para penyuluh KKBPK, maka diselenggarakan pelatihan teknis program KKBPK bagi para penyuluh KKBPK sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM.  Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar utama bagi pembangunan, karena kualitas SDM sangat menentukan kemajuan suatu bangsa.

Praktek Lapangan di BKB HI Tulip Kec Ciomas Kabupaten Bogor  PKB/PLKB 7 Wilayah Kabupaten/Kota  Prov Jabar


Kualitas SDM dapat ditingkatkan sejak dini melalui stimulasi yang tepat dan antara lain dicerminkan oleh derajat kesehatan, tingkat intelegensia, kematangan emosional dan spiritual yang ditentukan oleh kualitas anak sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 6 tahun.  Pada periode ini seorang anak sangat membutuhkan asupan gizi seimbang, kesehatan, pedidikan dan pengasuhan yang baik dan benar agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu dalam menciptakan SDM yang bermutu, perlu dilakukan sejak dini yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar anak.
Di lingkungan masyarakat telah ada berbagai kegiatan yang memberikan layanan kebutuhan dasar anak (yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan dasar, imunisasi, makanan tambahan dll) seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB), Tempat Penitipan Anak (TPA), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kelompok bermain, dan lainnya.

Namun penyelenggaraan pelayanan bagi anak usia dini tersebut masih bersifat sektoral, parsial dan belum terintegrasi dengan baik. Seyogyanya pelayanan yang diberikan harus saling bersinergi dan mampu memenuhi kebutuhan dasar anak secara utuh baik dari segi perawatan, pendidikan, dan pengasuhan agar anak tumbuh kembang secara optimal. Program Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai salah satu bentuk pelayanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, harus diintegrasikan dengan Program Layanan Anak Usia Dini yang lain, agar anak mendapatkan pelayanan secara utuh.

Materi pelatihan pengisian KKA dapat diunduh disini

Materi Persiapan orangtua dapat diunduh disini

Materi peran orangtua dalam pengasuhan balita dan anak dapat diunduh disini

Materi operasionalisasi program BKB HI dan pencatatan pelaporan dapat diunduh disini

Senin, 30 Oktober 2017

Sosialisasi Pengisian SIMSDM dan E Visum Penyuluh KKBPK

Dalam rangka memperkuat implementasi Program KKBPK, diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penyediaan data dan informasi BKKBN yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Data dan informasi memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Untuk tersedianya data dan informasi akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dan peran serta pihak terkait mulai dari tingkat lini lapangan sampai penentu kebijakan baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selanjutnya dengan terjadi perubahan kebijakan terkait pengelolaan aparatur sipil negara ASN PKB/PLKB dari kabupaten dan kota menjadi ASN BKKBN.

Sekaitan dengan hal tersebut di atas, pengisian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM) BKKBN serta pembangunan dan pengembangan kinerja berbasis buku visum menjadi aplikasi online perlu dilakukan kepada PKB/PLKB secara menyeluruh. Melalui pengadaan Dana Alokasi Khusus fisik pada sub bidang Keluarga Berencana terdapat menu Smartphone, terkait memenuhi konten aplikasi Direktorat Bina Lini Lapangan bekerjasama dengan Direktorat Teknologi, Informasi dan Dokumentasi mengembangkan aplikasi visum PKB/PLKB. Agar aplikasi ini dikenal, mudah digunakan, dan dipahami oleh PKB/PLKB saat pelaksanaan dilapangan, maka perlu dilakukan pelatihan/sosialisasi cara pengisian SIMSDM dan penggunaan aplikasi visum kepada PKB/PLKB dan Pengelola Program tingkat Kabupaten/Kota.

Gambar 1. Sosialisasi SIMSDM dan EVisum bagi Penyuluh KKBPK Kota Bekasi di DPPKB Kantor Walikota Bekasi

Gambar 2. Sosialisasi SIMSDM dan EVisum bagi Penyuluh KKBPK Kabupaten Bogor di Balai Diklat KKB Bogor

Aplikasi SIMSDM dikembangkan oleh Biro Kepegawaian BKKBN Pusat dan aplikasi Visum Penyuluh KKBPK Online yang digunakan oleh Petugas KB/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) dikembangkan Direktorat Bina Lini Lapangan dan Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi BKKBN pada tahun 2017 yang merupakan pengembangan teknologi aplikasi berbasis android untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja PKB/PLKB dengan target sasaran penggunaan kepada PKB/PLKB di seluruh Indonesia. Pengembangan aplikasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh PLKB dalam menunjang pekerjaannya dilapangan secara real time

Materi sosialisasi SIMSDM Penyuluh KKBPK dapat diunduh disini

Materi sosialisasi EVisum Penyuluh KKBPK dapat diunduh disini

Panduan Evisum Penyuluh KKBPK dapat diunduh disini

Senin, 23 Oktober 2017

Pelatihan Kampung KB Tahun 2017



Arah  kebijakan  pembangunan  nasional  Pemerintah periode  2015-2019,  BKKBN  diberi  mandat  untuk  dapat  turut  mensukseskan  Agenda Prioritas  Pembangunan  (Nawacita),  terutama  pada  Agenda  Prioritas nomor  5  (lima)  “Meningkatkan  Kualitas   Hidup  Manusia   Indonesia   melalui Pembangunan Kependudukan  dan Keluarga  Berencana,  serta melaksanakan Strategi  Pembangunan   Nasional  2015-2019  (Dimensi  Pembangunan)   untuk Dimensi Pembangunan  Manusia  pada Pembangunan  Bidang  Kesehatan  dan Mental/Karakter (Revolusi Mental).  Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN tahun 2015-2019 mempunyai 6 (enam) Sasaran Strategis yang  telah  ditetapkan;  (1)  menurunkan  rata-rata  Laju  Pertumbuhan  Penduduk tingkat nasional (persen per tahun) dari 1,38 persen/tahun tahun 2015 menjadi 1,21 persen tahun 2019; (2) Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi  dari  2,37  tahun  2015  menjadi  2,28  tahun  2019;  (3)  meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR)                     semua metoda dari 65,2 persen menjadi 66 persen; (4) menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari jumlah pasangan usia subur (persen) dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019; (5) menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) dari 46 (pada tahun 2015) menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada tahun  2019; (6) menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita  Usia Subur  dari 7,1 persen tahun 2015  menjadi 6,6 persen tahun 2019.



BKKBN harus dapat  melakukan berbagai langkah penguatan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang benar-benar memiliki daya ungkit terhadap upaya  pencapaian   target/sasaran,  serta  penguatan  kegiatan-kegiatan  prioritas secara komprehensif dan  berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah. Oleh karena itu, kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis  penguatan  Program  KKBPK  untuk  periode  2015-2019  terutama  untuk melaksanakan  kegiatan  prioritas  yang  memiliki  daya  ungkit   terhadap  upaya pencapaian  target/sasaran  yang  telah  ditetapkan  serta  memperluas  cakupan penggarapan Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah yang  kemudian   disepakati  agar  BKKBN  segera  dapat  membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).

Kampung KB menjadi program unggulan  untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan  prioritas Program KKBPK secara  utuh di lini lapangan dan merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan  BKKBN  dan  bersinergi  dengan  Kementerian/Lembaga,  mitra  kerja, stakeholders instansi terkait sesuai dengan  kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan  di  tingkatan  pemerintahan  terendah  (sesuai  prasyarat  penentuan lokasi kampung KB) di seluruh kabupaten dan kota. Kampung KB ini menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung bersentuhan dan memberikan  manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan wilayah.

Tim KB memegang peranan penting dalam operasionalisasi Kampung KB dan oleh karena itu perlu adanya pelatihan yang dapat mensinergikan dan menambah kompetensi dalam melakukan pelaksanaan Kampung KB di daerahnya.  Oleh karena itu, dilaksanakanlah Diklat Teknis Mekanisme Operasional Kampung KB bagi Tim KB ini di Balai Diklat KKB Bogor pada tahun 2017 dengan menggunakan Pedoman mengenai Kampung KB yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Ketahanan Lini Lapangan BKKBN Pusat yang dapat diunduh disini

Pelatihan Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2017



Kondisi kependudukan di Indonesia saat ini yang digambarkan melalui empat matra kependudukan yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk dan tertib administrasi kependudukan  masih jauh dari kondisi ideal. Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,45 % per tahun (1990-2000) menjadi 1,49% per tahun (2000-2010). Angka kelahiran Total (TFR) mengalami stagnasi sebesar 2,6 anak per wanita (SDKI 2002 s.d 2012). Dari aspek peningkatan kualitas penduduk ditandai dengan angka kematian maternal (MMR) sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (IMR) sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2012) menempati urutan tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Dari sisi kualitas SDM penduduk Indonesia, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia tahun 2016 menempati peringkat 1218 dari 187 negara yang di survei, menempatkan Indonesia pada kelompok negara berkembang peringkat terbawah atau cenderung masuk kelompok negara terbelakang. Dari aspek pengarahan mobilitas penduduk Indonesia, tingkat persebaran penduduk Indonesia juga masih sangat timpang dimana pulau Jawa yang luasnya hanya 6,8 persen dari total luas Indonesia dihuni oleh 57,5 persen penduduk, sedangkan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk, serta dengan 118.320.256 jiwa (49,79%) bertempat tinggal di daerah perkotaan dan 119.321.070 jiwa (50,21%) tinggal di daerah perdesaan. Tentunya hal ini akan menurunkan daya tampung dan daya dukung lingkungan, utamanya daerah perkotaan, serta dapat menimbulkan banyak masalah lingkungan, sampah, banjir, kemacetan, dan masalah klasik lingkunagn perkotaan lainnya. Tuntutan atas kebutuhan dasar seperti pangan yang akhir-akhir ini semakin mahal dan sulit, jumlah lapangan kerja tidak seimbang dengan angkatan kerja baru serta peningkatan kriminalitas akibat kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi juga merupakan efek dari ledakan penduduk.
Dari aspek tertib administrasi kependudukan, juga masih terdapat masalah karena pencatatan atau registrasi vital belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini berdampak komponen pelaporan Lampid (lahir, mati, pindah) dari setiap individu belum dapat didokumentasikan dengan baik.
Untuk itu diperlukan upaya pengelolaan pengendalian penduduk, yang pada saat ini dihadapkan pada  Mindset pengelola yang berbeda-beda di berbagai lini sektor. Cara pandang yang bervariasi, belum sepenuhnya mengarah pada upaya pembangunan yang berwawasan kependudukan. Perubahan mindset pengelola perlu dilengkapi infrastruktur sesuai kebutuhan untuk mewujudkan  kesejahteraan penduduk.  Untuk mengantisipasi masalah keterbatasan kemampuan pengelola  pengendalian penduduk, perlu secara terus menerus dilakukan upaya pengembangan sehingga memiliki pemahaman yang komprehensif tentang penyerasian kebijakan, perencanaan kependudukan, analisis dampak kependudukan termasuk kerjasama pendidikan kependudukan  agar memiliki pemahaman dan ketrampilan yang memadai dalam pengendalian penduduk. 
Dengan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar hukum kebijakan, penetapan Grand Design Kependudukan dijabarkan menjadi 5 aspek pembangunan kependudukan atau yang disebut grand design pembangunan kependudukan, yang meliputi; pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan database kependudukan. Tugas BKKBN berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk. Sedangkan poin yang lain implementasinya dilakukan secara lintas sektor.  Dalam era desentralisasi, Implementasi lima hal pokok kependudukan yang dilakukan secara lintas sektor, memerlukan sinkronisasi antar pihak terkait.  Maka perlu disusun program pelatihan pengendalian penduduk. Untuk memenuhi hal tersebut maka dilaksanakanlah Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Pengendalian Penduduk di Balai Diklat KKB Bogor
Kumpulan materi SSK : 
  • Materi pedoman pengelolaan SSK terbaru tahun 2017 dari Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan dapat diunduh disini
  • Materi  peningkatan kualitas didik peserta melalui SSK dapat diunduh disini