Langsung ke konten utama

Uji Kompetensi Penyuluh KB Tahun 2023

 Sampurasun #sobatdiklat @balaidiklatkkbbogor


Pada hari Rabu, 24 Mei 2023 telah dilaksanakan Uji Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana merupakan salah satu proses pengukuran dan penilaian kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari seorang Penyuluh KB @bkkbnofficial . Uji kompetensi Penyuluh KB secara serentak di seluruh Indonesia dilaksanakan dari tanggal 22 sd 30 Mei 2023 ini bertujuan untuk menentukan kelayakan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan fungsional Penyuluh KB. Pelaksanaan Uji Kompetensi ini bertujuan untuk mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi PNS yang akan diangkat dalam JF Penyuluh KB terhadap standar kompetensi JF Penyuluh KB. Pelaksanaan Ujikom Penyuluh KB Jawa Barat ini dihadiri oleh Ketua Tim Pokja Lini Lapangan @bkkbnjawabarat dan tim dari Direktorat Lini Lapangan serta Direktorat Teknologi Informasi dan Data @dittekda.bkkbn


Gambar 1. Pendamping Uji Kompetensi Penyuluh KB dari BKKBN Pusat

Uji kompetensi yang diselenggarakan tahun 2023 ini merupakan kelanjutan Ujikom yang telah dilaksanakan pada tahun 2017-2022 oleh Direktorat Bina Penggerakan Lini Lapangan bagi Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB, baik yang ditujukan untuk mengetahui level kompetensi yang dimiliki oleh Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB ataupun sebagai syarat kelulusan bagi Jabatan Fungsional Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB untuk naik jenjang jabatan.

Gambar 2. Suasana Uji Kompetensi di Balai Diklat KKB Bogor


Dalam rangka meningkatkan kompetensi para Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB Provinsi Jawa Barat ini, juga telah dilaksanakan pembekalan berupa pembahasan materi, soal dan rangkuman materi yang dapat menjadi materi pembelajaran bagi Bapak/Ibu Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB yang akan mengikuti uji kompetensi oleh @ipekb.jabar

Semangat dan sukses selalu ya bapak ibu Penyuluh KB, doa terbaik kami selalu untuk keberhasilan bapak ibu

#ujikompetensi #penyuluhkb #sehatsemangatluarbiasa #pkb #plkb #banggakencana #cegahstuntingitupenting


Semangat Lulus Uji Kompetensi

Label:
Lokasi: Jl. Tirto Adhi Suryo No.3, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Implementasi Literasi Keuangan Keluarga bersama DITBALNAK BKKBN dan UNICEF Indonesia

Gambar 1. Kelas Literasi Keuangan Keluarga M asalah keuangan menjadi salah satu penyebab perceraian tertinggi di Indonesia.  Maraknya berbagai isu permasalahan keluarga karena adanya pinjaman ilegal dan judi online yang menjadikan semakin rentan keluarga di Indonesia. BKKBN melalui  @ditbalnak_bkkbn  bekerjasama dengan  @unicefindonesia  menyusun modul literasi keuangan keluarga yang diadopsi dari  @aflatoun_international . Modul ini telah diujicoba di berbagai wilayah Indonesia, dan pada penghujung tahun 2023 telah dilaksanakan revisi sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). @balaidiklatkkbbogor  bersama  @pusdiklatbkkbn   @widyaiswaranya.bkkbn  bersama ikut dalam proses persiapan sampai dengan Implementasi Literasi Keuangan Keluarga yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan 20 Agustus 2024 yll di dua kelompok BKB terpilih, yaitu BKB HI Seruni Depok bersama  @dp3ap2kb_depok  dan BKB...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sosialisasi Pengisian SIMSDM dan E Visum Penyuluh KKBPK

Dalam rangka memperkuat implementasi Program KKBPK, diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penyediaan data dan informasi BKKBN yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Data dan informasi memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Untuk tersedianya data dan informasi akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dukungan dan peran serta pihak terkait mulai dari tingkat lini lapangan sampai penentu kebijakan baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Selanjutnya dengan terjadi perubahan kebijakan terkait pengelolaan aparatur sipil negara ASN PKB/PLKB dari kabupaten dan kota menjadi ASN BKKBN. Sekaitan dengan hal tersebut di atas, pengisian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Ma...
Posting Komentar
Baca selengkapnya