Kondisi kependudukan di
Indonesia saat ini yang digambarkan melalui empat matra kependudukan yaitu
pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan
mobilitas penduduk dan tertib administrasi kependudukan masih jauh dari kondisi ideal. Dari aspek
pengendalian kuantitas penduduk, ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan
penduduk (LPP) dari 1,45 % per tahun (1990-2000) menjadi 1,49% per tahun
(2000-2010). Angka kelahiran Total (TFR) mengalami stagnasi sebesar 2,6 anak
per wanita (SDKI 2002 s.d 2012). Dari aspek peningkatan kualitas penduduk
ditandai dengan angka kematian maternal (MMR) sebesar 228 per 100.000 kelahiran
hidup dan angka kematian bayi (IMR) sebesar 32 per 1.000
kelahiran hidup (SDKI 2012) menempati urutan tertinggi di antara
negara-negara Asia Tenggara. Dari sisi kualitas SDM penduduk Indonesia,
peringkat Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia tahun
2016 menempati peringkat 1218 dari 187 negara yang di survei, menempatkan
Indonesia pada kelompok negara berkembang peringkat terbawah atau cenderung
masuk kelompok negara terbelakang. Dari aspek pengarahan mobilitas penduduk
Indonesia, tingkat persebaran penduduk Indonesia juga masih sangat timpang
dimana pulau Jawa yang luasnya hanya 6,8 persen dari total luas Indonesia
dihuni oleh 57,5 persen penduduk, sedangkan Papua yang luasnya 21,8 persen
dihuni oleh 1,5 persen penduduk, serta dengan 118.320.256 jiwa (49,79%)
bertempat tinggal di daerah perkotaan dan 119.321.070 jiwa (50,21%) tinggal di
daerah perdesaan. Tentunya hal ini akan menurunkan daya tampung dan daya dukung
lingkungan, utamanya daerah perkotaan, serta dapat menimbulkan banyak masalah
lingkungan, sampah, banjir, kemacetan, dan masalah klasik lingkunagn perkotaan
lainnya. Tuntutan atas kebutuhan dasar seperti pangan yang akhir-akhir ini
semakin mahal dan sulit, jumlah lapangan kerja tidak seimbang dengan angkatan
kerja baru serta peningkatan kriminalitas akibat kebutuhan pokok yang tidak
terpenuhi juga merupakan efek dari ledakan penduduk.
Dari aspek tertib
administrasi kependudukan, juga masih terdapat masalah karena pencatatan atau
registrasi vital belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini berdampak
komponen pelaporan Lampid (lahir, mati, pindah) dari setiap individu belum
dapat didokumentasikan dengan baik.
Untuk itu diperlukan upaya
pengelolaan pengendalian penduduk, yang pada saat ini dihadapkan pada Mindset pengelola yang berbeda-beda di
berbagai lini sektor. Cara pandang yang bervariasi, belum sepenuhnya mengarah pada
upaya pembangunan yang berwawasan kependudukan. Perubahan mindset pengelola
perlu dilengkapi infrastruktur sesuai kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Untuk mengantisipasi masalah keterbatasan
kemampuan pengelola pengendalian
penduduk, perlu secara terus menerus dilakukan upaya pengembangan sehingga
memiliki pemahaman yang komprehensif tentang penyerasian kebijakan, perencanaan
kependudukan, analisis dampak kependudukan termasuk kerjasama pendidikan
kependudukan agar memiliki pemahaman dan
ketrampilan yang memadai dalam pengendalian penduduk.
Dengan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai dasar hukum kebijakan, penetapan
Grand Design Kependudukan dijabarkan menjadi 5 aspek pembangunan kependudukan atau yang
disebut grand design pembangunan kependudukan, yang meliputi;
pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan
keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan
database kependudukan. Tugas BKKBN berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk.
Sedangkan poin yang lain implementasinya
dilakukan secara lintas sektor. Dalam
era desentralisasi, Implementasi lima hal pokok kependudukan yang dilakukan
secara lintas sektor, memerlukan sinkronisasi antar pihak terkait. Maka perlu disusun program pelatihan
pengendalian penduduk. Untuk memenuhi hal tersebut maka dilaksanakanlah Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan
Pengendalian Penduduk di Balai Diklat KKB Bogor
Kumpulan materi SSK :
- Materi pedoman pengelolaan SSK terbaru tahun 2017 dari Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan dapat diunduh disini
- Materi peningkatan kualitas didik peserta melalui SSK dapat diunduh disini
Komentar
Posting Komentar