Langsung ke konten utama

Persiapan Pelatihan Program KKBPK di Balai Diklat KKB Bogor Tahun 2016

 Pendidikan dan Pelatihan Program KKBPK Tahun 2016 telah disusun rencana penyelenggaraan dan disosialisasikan dalam Rapat Komponen (Rakom) Balai Diklat KKB Bogor.  Rakom Bulan Maret 2016 diawali dengan pemaparan dari pegawai Balai Diklat KKB Bogor yang mengikuti Diklat TOC  dan pemaparan mengenai Peraturan Kepala BKKBN Nomor 30 Tahun 2016 oleh Christiani Untari, S.Pd. 
Gambar 1. Paparan Perka BKKBN No 30 Tahun 2016
 Rakom ini juga dihadiri oleh Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Drs. Sugilar yang menyampaikan mengenai perlunya peningkatan kualitas SDM salah satunya disiplin Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas yang dibuktikan dengan pengisian buku visum ASN dan penggunaan data (salah satunya hasil Pendataan Keluarga 2015) dalam pelaksanaan program Diklat Proram KKBPK. Diklat diharapkan menjadi kawah candradimuka yang bisa mencetak peserta diklat menjadi calon pemimpin dan pendobrak kondisi negara menjadi lebih baik.

Gambar 2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat bersama Jajaran Struktural dan Fungsional Balai Diklat KKB Bogor


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Handout Diklat KIP/K dengan ABPK

Diklat Komunikasi Interpersonal/Konseling (KIP/K) bagi Provider (Bidan) dengan menggunakan Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB di Balai Diklat KKB Bogor menggunakan handout yang disusun oleh BKKBN bersama USAID. Kemampuan Bidan dalam melaksanakan konseling ber KB sangat diperlukan agar dapat memantapkan keputusan klien dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada prinsip 4K dalam pengambilan keputusan ber KB. Berikut link materi yang dapat diunduh sebagai bahan pengayaan dalam pelaksanaan belajar mengajar di kelas dan di lapangan.  Bapak/Ibu kami persilahkan untuk klik langsung pada tautan di bawah ini dan disarankan untuk tetap mencantumkan sumber referensi.  Materi ABPK Bidan

Pelatihan Diklat Penjenjangan Bagi Penyuluh KB (PKB) Terampil Ke Ahli Tahun 2018 Metode On Off

Terbitnya Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan   Kependudukan dan Pembangunan Keluarga   membawa implikasi yang lebih luas   ke dalam tatanan baru penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Nasional   dalam seluruh aspeknya. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PP Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunanan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Sebagai konsekuensi logis dari pengembangan fungsi tersebut   BKKBN   yang semula merupakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional berubah   menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dan yang menjadi visi Program KB adalah menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas.   Berbagai perubahan pada tingkat hulu tentu saja akan membawa pengaruh yang lebih luas kepada pelaksanaan program di tingkat hilir yakni tingkat lini lapangan, di mana Penyuluh Keluarga Berncana   (PKB/

Pelatihan Sekolah Siaga Kependudukan Tahun 2017

Kondisi kependudukan di Indonesia saat ini yang digambarkan melalui empat matra kependudukan yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk dan tertib administrasi kependudukan   masih jauh dari kondisi ideal. Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari 1,45 % per tahun (1990-2000) menjadi 1,49% per tahun (2000-2010). Angka kelahiran Total (TFR) mengalami stagnasi sebesar 2,6 anak per wanita (SDKI 2002 s.d 20 12 ). Dari aspek peningkatan kualitas penduduk ditandai dengan angka kematian maternal (MMR) sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (IMR) sebesar 3 2 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 20 12 ) menempati urutan tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Dari sisi kualitas SDM penduduk Indonesia, peringkat Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia tahun 2016 menempati peringkat 12 18 dari 187 negara yang di survei, menempatkan Indo